WHATASPP : +62 857 2924 2225

0857 2924 2225

nurdin.syah42@yahoo.com

Jl. Ringroad Timur, Yogyakarta 55189

Senin - Jum'at 08.00 - 16.00

Prospek Pengacara Spesialis Hukum Properti Di Indonesia

0 Comments

Prospek Pengacara Spesialis Hukum Properti Di Indonesia Tingginya segmentasi pasar bisnis properti di Indonesia, menyebabkan keingintahuan seorang buat menekuni hukum properti pula bertambah tajam. Amati saja di kota- kota besar Indonesia (semacam Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Bali, Semarang,Bandung, Batam, Minggu Baru, Makassar, Sulawesi, Kalimantan, dsb) banyak sekali diselenggarakan training ataupun pusat pelatihan buat mempelajari seluk beluk hukum properti berikut dengan aspek serta pelaksanaan hukum bisnis yang berkaitan dengan perihal tersebut. Perihal ini normal mengingat tren bisnis properti akhir-akhir ini mulai digemari oleh para investor, sebab watak dari bisnis ini yang dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama. Disamping keuntungan finansial yang didapatkan pula besar, diakibatkan harga properti yang makin hari makin melambung besar.

 

Secara luas, jenis properti merupakan berbentuk halaman, perumahan, rumah toko (ruko), villa, resort, tanah serta apartemen. Sebab itu pengetahuan hukum yang wajib dipelajari pun boleh dikatakan lumayan lingkungan, baik saat sebelum terdapatnya properti ataupun sehabis properti tersebut bergeser kepemilikan. Demikian pula dengan rekan- rekan advokat( pengacara, lawyer serta ataupun konsultan hukum) yang hendak secara spesial terjalin jadi praktisi hukum di bidang properti ini pula wajib menguasai hukum properti secara paripurna.

 

Sebagaimana yang kita tahu bersama, kalau sudah terdapat para advokat ataupun lawyer yang sudah berkonsentrasi selaku pengacara spesialis hukum properti, tetapi jumlahnya masih dalam jenis kecil apabila dibanding dengan prospek dari pasar investasi properti di Indonesia yang masih lumayan menjanjikan ataupun menggiurkan. Dimana, sebagian besar investornya merupakan didominasi oleh para pengusaha properti lokal. Nah, memandang keadaan inilah hingga kesempatan buat jadi seorang lawyer yang spesial menekuni bidang properti peluangnya masih terbuka lebar, dengan catatan wajib mempersiapkan diri semenjak dini buat lebih menguasai seluk beluk hukum properti di Indonesia.

 

Aspek Hukum Properti Yang Harus Dikenal Advokat

 

Terdapat sebagian cabang hukum yang berkaitan langsung dengan hukum properti di Indonesia, antara lain:

  1. Hukum pertanahan ataupun agraria
  2. Hukum administrasi
  3. Hukum bangunan ataupun konstruksi
  4. Hukum perpajakan
  5. Hukum proteksi konsumen
  6. Hukum perjanjian ataupun perikatan
  7. Dan lain sebagainya

 

Disamping perihal diatas, yang harus pula buat dikenal oleh seorang advokat yang mau konsen jadi advokat (pengacara) bidang hukum properti merupakan menimpa status kepemilikan dari tanah/lahan yang hendak digunakan buat posisi properti (berkaitan dengan syarat Pasal 16 ayat 1 UU Nomor. 5 tahun 1960 menimpa hak atas tanah) buat menjauhi terdapatnya tuntutan dari pihak lain di setelah itu hari, ataupun dengan kata lain buat menghindari terbentuknya penipuan yang bisa jadi dicoba oleh orang- orang yang tidak bertanggung jawab.

 

Tidak cuma itu saja, pengetahuan hendak terdapatnya undang- undang yang lagi diberlakukan pula harus buat dikenal, misalnya:

 

  1. UU 1/ 2011 tentang Perumahan serta Kawasan Permukiman
  2. UU 20/ 2011 tentang Rumah Susun
  3. UU 28/ 2002 tentang Bangunan Gedung
  4. UU 18/ 1999 tentang Jasa Konstruksi
  5. UU 5/ 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria
  6. UU 26/ 2007 tentang Penyusunan Ruang
  7. UU 7/ 2004 tentang Sumber Energi Air
  8. UU 38/ 2004 tentang Jalur
  9. UU 32/ 2009 tentang Proteksi serta Pengelolaan Area Hidup
  10. UU 8/ 2010 tentang Penangkalan serta Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Duit
  11. UU 11/ 2010 tentang Cagar Budaya
  12. UU 28/ 2009 tentang Pajak Wilayah clan Retribusi Wilayah
  13. UU 2/ 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Universal;
  14. UU 4/ 1996 tentang Hak Tanggungan
  15. UU 42/ 1999 tentang Jaminan Fidusia
  16. UU 8/ 1999 tentang Proteksi Konsumen

 

Satu perihal yang butuh pula dipersiapkan merupakan menekuni regulasi kebijakan yang terbuat oleh pemerintah baik dipusat maupun di wilayah, semacam:

 

  1. Peraturan Menteri PU No 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
  2. Peraturan Menteri PU No 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Sarana serta Aksesibilitas pada Bangunan Gedung serta Area
  3. Peraturan Menteri PU No 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung
  4. Peraturan Menteri PU No 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Guna Bangunan Gedung
  5. Peraturan Menteri PU No 26 Tahun 2007 tentang Pedoman Regu Pakar Bangunan Gedung
  6. Peraturan Menteri PU No 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negeri
  7. Peraturan Menteri PU No 24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan serta Perawatan Bangunan Gedung
  8. Peraturan Menteri PU No 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penataan Rencana Induk Sistem Perlindungan Kebakaran
  9. Peraturan Menteri PU No 26 Tahun 2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Perlindungan Kebakaran pada Bangunan Gedung serta Area

 

Hal- hal yang kami paparkan diatas merupakan ialah bahagian kecil pengetahuan hukum yang wajib dipersiapkan semenjak dini oleh para advokat yang mau terjun menekuni bidang hukum properti, sebab kedepannya prospek serta kedudukan dari seseorang advokat (pengacara ataupun lawyer) spesialis hukum properti sangat diperlukan di Indonesia. Mudah mudahan berguna serta jadi pengacara sukses. Terima kasih.